Tag Archives: Bansos

Jokowi Tebar Bansos Tapi Kemiskinan Ekstrem Masih Satu Persen, INDEF: Sulit 0 Persen di 2024

Mysavevip, Jakarta. Presiden Joko Widodo menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada tahun 2024 melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2022. Namun, dengan sisa waktu satu tahun, target 0 persen masih jauh dari tercapai.

Pada Desember 2023, angka kemiskinan ekstrem Indonesia menjadi 1,12 persen. Angka ini turun hampir satu poin persentase atau 2,04 persen dibandingkan Maret 2022, namun masih jauh dari nol persen.

Tawheed Ahmed, direktur eksekutif Institut Pembangunan Ekonomi dan Keuangan (INDEF), mengatakan bahwa mencapai tujuan ini sangatlah sulit. Dia merinci, pemerintah tidak mencapai angka nol.

“Saya kira itu sangat sulit dicapai,” ujarnya saat dihubungi Tempo, Minggu, 28 Januari 2024.

Menurut dia, setidaknya ada tiga alasan. Pertama, karena lemahnya perekonomian, banyak orang yang masuk ke dalam kelompok ultra-miskin baru. “Banyak orang yang sebelumnya tidak bisa masuk kini datang. Atau karena mereka kehilangan pekerjaan keluarganya, mereka tidak pantas mendapatkannya, dan sebagainya.”

Misalnya saja ketika seseorang kehilangan pekerjaan, namun tidak mendapat bantuan sosial (Bansos). Akibatnya, orang tua dan anggota keluarga lainnya masuk dalam kelompok miskin ekstrem. Baik karena keterbatasan pendidikan, kesehatan dan lainnya.

“Akhir tahun banyak yang PHK (PHK). Lalu keluarga mereka di desa sudah tidak punya daya beli lagi. Itu yang terjadi,” ujarnya.

Faktor kedua, menurut Tauhid, banyaknya kelompok miskin yang tidak menjadi sasaran bansos. Misalnya saja tidak terdaftar dalam Data Terpadu Jaminan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Ahmed mengatakan itu juga menjadi masalah. Bahkan dengan bantuan pemerintah, mereka tidak dapat menjangkau mereka.

“Tanggung jawab pemutakhiran DTKS ada di daerah, mulai dari provinsi, kabupaten, kelurahan, hingga desa. Ketika setiap desa berpindah ke tingkat yang lebih rendah, desa tersebut menjadi bagian yang paling lemah. Proses pengumpulan datanya kurang teliti, kurang terstandar. , itupun “ada banyak variasi dalam parameter yang digunakan. Seringkali berubah,” katanya.

Ia mengatakan, misalnya daerah yang tingkat kemiskinan ekstremnya belum mencapai nol persen, sebaiknya datanya dikumpulkan dari pihak independen. Oleh karena itu, validasi data perlu ditingkatkan agar kecocokannya lebih akurat.

Sementara faktor ketiga, menurut Ahmed, adalah bantuan yang diberikan tidak cukup untuk meningkatkan daya beli masyarakat sangat miskin. “Jadi saya tidak yakin bisa mencapai nol persen. Faktanya, angka kemiskinan kita secara keseluruhan masih turun hingga 9 persen,” ujarnya.

Tantangan untuk mencapai tujuan nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 muncul ketika Presiden Joko Widodo secara agresif memperluas bantuan sosial pangan di banyak wilayah di Indonesia. Misalnya di Jawa Tengah, Pekalongan, Banyuwangi, Labuan Bajo, dan Serang. Pemberian bansos tersebut menimbulkan dugaan adanya politisasi bansos untuk menarik calon presiden Prabowo Subanto dan putra sulung presiden, Wakil Presiden Jebran Rakabuming Rak.

Ahmad mengatakan pemberian bantuan sosial tidak akan mengurangi kemiskinan ekstrem di Indonesia. Pertama, karena pendataan pemerintah yang tidak lengkap. “Maka yang tidak mencapai target tidak akan dibebaskan. Ini mengurangi efisiensi.”

Menurut dia, meski subsidi yang disalurkan pemerintah besar, namun tidak akan efektif menurunkan kemiskinan jika tidak mencapai target lebih dari 50 persen. Ia mengatakan, pemerintah harus memperbaiki beberapa aspek mendasar. Mulai dari pendataan, mekanisme hingga perbaikan pada lembaga yang memikul tanggung jawab tersebut. “Karena banyak organisasi yang terlibat dalam hal ini,” ujarnya.

Menurut Ani Nur Mujahid Rasunn, Peneliti Institut Daerah, banyak anggaran kesejahteraan sosial yang dibelanjakan. Namun, tujuan tersebut belum tercapai. “Misalnya ada anggaran besar untuk sektor perlindungan sosial, seperti bansos, tapi apa yang kita harapkan belum tercapai. Misalnya target kemiskinan ekstrem belum tercapai,” ujarnya, Sabtu, 27 Januari 2024. . .

Menurut Nalar Institute, ada 10 program bantuan sosial yang dilaksanakan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Program Sembako, Program Keluarga Harapan, BBM, Listrik, Gas 3 Kg, Rehabilitasi Sosial Anak, Bantuan Sosial Lanjut Usia, Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas, Bantuan Sosial, Bantuan Energi Bencana Alam korban bencana, Bantuan Subsidi Upah, Rumah Sejahtera Terpadu. Namun, Ani menilai program presiden tersebut tidak memenuhi tujuan kesejahteraan sosial Indonesia.

Annissa Fabiola

Pilihan Redaksi: Hilirisasi Nikel Jadi Perdebatan, Walhi Sulteng: Tak Ada Yang Menyenangkan Masyarakat

Rektor Universitas Paramadin ini menggambarkan pemerintahan Jokowi mirip dengan pemerintahan Presiden Soeharto. Sebab, birokrasi dimobilisasi untuk kepentingan tersembunyi. Pengalihan APBN ke bansos bertepatan dengan masa politik yang memanas. Baca selengkapnya

Rektor diminta menyampaikan testimoni memuji kerja Jokowi, meski mendapat kritik dari berbagai profesor dan akademisi di kampus. Ini Mahfud Md. Baca selengkapnya

Presiden Jokowi mengunjungi RSUD Kumpulan Pane di Tebingtingi, Sumatera Utara. Ini mengeksplorasi berbagai hal mulai dari bangunan hingga layanan. Baca selengkapnya

Faisal Basri kembali mengajak para ekonom untuk membujuk Menteri Keuangan Mulyani Indrawati agar mundur dari kabinet Jokowi. Baca selengkapnya

Gerakan yang dianggap sebagian pihak bersifat partisan oleh berbagai akademisi yang mengkritik Jokowi di berbagai kampus. Demikian jawaban guru ilmu politik UGM itu. Baca selengkapnya

Bagaimana dengan kisah Rektor Unisula yang dilecehkan “utusan” istana karena tidak mengkritik Jokowi? Baca selengkapnya

Menteri Keuangan Shri Mulyani Indrawati telah mengarahkan seluruh kementerian untuk membekukan anggaran sebesar $50,14 triliun untuk tahun ini. Baca selengkapnya

Mahasiswa Universitas Trishakti, UPN Veteran Jakarta dan sejumlah organisasi mahasiswa lainnya berdemonstrasi menuntut pemakzulan Presiden Jokowi. Baca selengkapnya

LKSP melakukan jajak pendapat terkait Pilpres 2024, dengan adanya pasangan calon yang berkampanye pada putaran yang sama. Apa hasilnya? Baca selengkapnya

Kenali Tata Cara dan Jadwal Pemberian Bansos atau Penyaluran Bansos Kementerian Sosial Terbaru 2024. Baca Selengkapnya.